Kuliah Umum Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tahun 2017, Tema: Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Panitia Daerah Kuliah Umum Hakim Konstitusi MKRI

IMG_9077

Pada Hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 telah dilaksanakan Kuliah Umum Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tahun 2017 dengan Tema: “Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”. Kuliah Umum yang diselenggarakan sebagai kerjasama antara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Unit Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Udayana ini mulanya akan diisi oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Yang Mulia Prof Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S. dan pada kesempatan ini diwakili oleh  Hakim Konstitusi, Yang Mulia Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum. sebagai pembicara dalam Kuliah Umum ini, didampingi oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. beserta Ketua P4TIK Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum. beserta staf dari Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Kuliah Umum ini juga dihadiri oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana, , Prof. Dr. I Made Arya Utama, S.H., M.Hum., Wakil Dekan III, Dr. I Gede Yusa, S.H., M.H., Ketua Program Studi S 1 Ilmu Hukum, Dr. I Gusti Ayu Putri Kartika, S.H., M.H., Ketua Program Studi S 2 Ilmu Hukum, Dr. Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, S.H., M.H, serta Ketua Panitia, Nyoman Mas Aryani, S.H., M.H. Disamping itu, terdapat beberapa undangan dari instansi terkait di Provinsi Bali, diantaranya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali serta Kepolisian Daerah Provinsi Bali, disamping itu juga hadir perwakilan mahasiswa dari Program Studi S 1 Ilmu Hukum, Program Studi S 2 Ilmu Hukum, Program Studi S 2 Magister Kenotariatan, serta Program Studi S 3 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Seminar dan pelatihan ini diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya seusai Hakim Konstitusi tiba di Aula Fakultas Hukum Universitas Udayana, kemudian dilanjutkan dengan doa. Acara berikutnya, disampaikan Sambutan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Prof. Dr. I Made Arya Utama, S.H., M.Hum., yang mengapresiasi kegiatan ini sebagai kegiatan yang luar biasa, sebagai wujud kerjasama yang berlanjut antara MK RI dengan Fakultas Hukum Universitas Udayana. Bahwa kegiatan ini juga menjadi satu rangkaian dengan Pekan Konstitusi mendatang, disamping juga adanya Workshop Penulisan Artikel dan Pengelolaan Jurnal Terakreditasi yang diselenggarakan Sabtu dan Minggu, 29-30 Juli 2017 di Sanur Paradise Plaza Hotel, Denpasar. Harapan dari workshop ini dapat menjadikan mahasiswa dan para penegak hukum yang sedianya mampu menegakkan konstitusi sebagai landasan bernegara.

Acara kemudian dilanjutkan dengan Pembukaan atau Sambutan dari Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H., yang intinya menegaskan bahwa kegiatan ini yang dirangkai dengan workshop pada Sabtu dan Minggu, merupakan dua hasil rekomendasi pertemuan koordinasi Dekan Fakultas Hukum se Indonesia bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tahun 2016 silam, yang salah satunya agar MK RI memfasilitasi Fakultas Hukum di Indonesia dalam target jurnal ilmiah dimasing-masing Fakultas Hukum terakreditasi dan terindeks di SCOPUS. Disamping itu, kegiatan kuliah umum pada Sabtu paginya, diharapkan dapat meningkatkan kualitas perguruan tinggi, dan musti dapat sejalan dgn karakter perguruan tinggi. Kegiatan ini adalah kegiatan yang keempat kalinya telah dilakukan MK RI dalam Tahun 2017 ini, yang sebelumnya dilaksanakan di Universitas Diponegoro, Universitas Batam, dan Universitas Sumatera Utara. Diharapkan kegiatan ini menjadi jembatan antara civitas academica dengan hakim-hakim konstitusi terkait menjalankan tugas konstitusionalnya, disamping pengalaman dan pengetahuannya.

Sekretaris Jenderal MK RI juga menyatakan bahwa Perguruan Tinggi adalah kawan atau sahabat dari MK RI atau friend of the court, dan dapat menjadi tumpuan bagi MK RI dalam mensosialisasi hak-hak konstitusional warganegara. Apresiasi juga diberikan atas Fakultas Hukum Universitas Udayana atas kerjasama yang sangat baik terkait dengan sukses melaksanakan event Internasional di tahun 2016 lalu, diantaranya Kuliah Umum Presiden MK Korea serta Konferensi Internasional MK se-Asia (The 3rd AACC Congress), Agustus 2016 lalu.

Acara dilanjutkan dengan Keynote Speech sekaligus Kuliah Umum oleh Hakim Konstitusi, Yang Mulia Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum. Dalam kuliah umum yang bertemakan : “Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia” ini, Yang Mulia Dr. Palguna menyampaikan beberapa hal yang masih menjadi pertanyaan elementer tentang MK RI, diantaranya apakah sesungguhnya Mahkamah Konstitusi tersebut, apakah Mahkamah Konstitusi lebih tinggi dibandingkan Mahkamah Agung, ataupun apakah Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memecat Presiden.

Yang Mulia Dr. Dewa Gede Palguna juga menjelaskan terkait dengan keberadaan Negara Demokrasi konstitusional, yang mana Indonesia pasca Perubahan UUD NRI 1945 telah sepakat menganut Supremasi Konstitusi, dengan konsep constitutional democratic state pada Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945, yang kemudian menjadikan Indonesia membentuk MK RI. Erat kaitannya dengan doktrin constitutionalism, yang salah satu pengertiannya yakni konstitusi sebagai the supreme law of the land, bahwa tidak boleh ada peraturan perundang-undangan dan perbuatan penyelenggara Negara yang bertentangan dengan konstitusi.

Indonesia dalam hal ini, menganut model constitutional democratic state dengan constitutional model, dengan implikasi terbentuknya MK RI. Dengan mencontohkan ketatanegaraan Jerman dan Italia, yang mulanya menganut prinsip supremasi parlemen, dan ketika parlemen dalam kondisi lemah, dan kemudian muncul Pemimpin sentral, seperti Hitler, sehingga parlemen menjadi tukang stempel, terlebih peraturan Negara acapkali dibuat setara seperti undang-undang, dan parlemen tidak dapat melawan posisi pemimpin Negara yang sentral, dan menggugah Prof. Hans Kelsen, yang menegaskan inilah kelemahan yang kentara dari konsep supremasi parlemen, tiada lembaga negara yang dapat mengawasi, sehingga harus ada yang mengawasi Parlemen, dengan membentuk MK. Bahkan, praktik yang demikian bukanlah hal yang biasa, Yang Mulia Dr. Dewa Gede Palguna juga menjelaskan perihal praktik ketatanegaran Amerika Serikat, dengan kewenangan Federal Supreme Court pimpinan John Marshall pada tahun 1803 melakukan judicial review, dalam perkara Marbury vs. Madison, bahwa undang-undang tidaklah boleh bertentangan dengan UUD, dikarenakan UUD adalah produk seluruh rakyat Amerika serta sebagai sebuah dokumen kesepakatan sebagian besar rakyat Amerika, sebagaimana Hamilton, seorang penulis The Federalist Paper, dengan “the will of people”-nya, disamping itu, dengan pendirian Federal Supreme Court terkait dengan sumpah jabatannya, yang berfrasa melaksanakan konstitusi, yang menjadi cikal bakal praktik judicial review di dunia.

Yang Mulia Dr. Dewa Gede Palguna juga menegaskan perihal pilihan Negara untuk mewujudkan membentuk MK di Indonesia, dalam Sidang PAH I Badan Pekerja MPR RI, yang mulanya muncul pertanyaan, apakah perlu membentuk Mahkamah tersendiri ataukah cukup kewenangan MK ini dilimpahkan kepada MA. Hal tersebut erat kaitannya dengan model pengujian konstitusional Amerika atau Eropa. Disamping harus dipahami pula perihal fungsi utama MK dalam hal constitutional review, disamping tugasnya yakni dalam konteks menjaga proses demokrasi dalam cabang kekuasaan, atau menjaga check and balances systems. Tambahnya, model pengujian Amerika, yakni constitutional review dilakukan di semua tingkatan pengadilan, dan harus dari tingkat pertama, serta berawal dari kasus konkrit, berbeda halnya dengan model pengujian Eropa, yakni dengan abstract constitutional review model.

Kemudian, Yang Mulia Dr. Dewa Gede Palguna, bahwa MK RI menganut European Model, terkait dengan seluruh kewenangan konstitusional serta tugas yang inklusif dalam Pasal 24 C Ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945. Baik dalam hal constitutional review, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum maupun MK yang berwenang mengadili terbukti tidaknya Presiden untuk dikatagorikan dapat di-impeach.

Acara kemudian dilanjutkan dengan penyerahan cinderamata dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana kepada Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Prof. Dr. M. Guntur Hamzah serta Hakim Konstitusi, Yang Mulia Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum., dan dilanjutkan pula dengan sesi berfoto bersama, dengan pimpinan Fakultas Hukum Universitas Udayana dan Undangan terkait, serta mahasiswa dari seluruh program studi di Fakultas Hukum Universitas Udayana.

From : Bagus Hermanto , 29 Juli 2017

IMG_9031

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *