Blog

Webinar Kewenangan Kementerian Hukum dan HAM sebagai Central Authority Pelaksanaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (MLA)

Fakultas Hukum Universitas Udayana bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Adminsitrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM untuk menyelenggarakan webinar dengan tema “Kewenangan Kementerian Hukum dan HAM sebagai Central Authority Pelaksanaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (MLA)”. Webinar tentang MLA dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2020 dengan melibatkan beberapa pemateri, seperti: Bapak Cahyo Rahadian Muzhar (Direktur Jenderal Adminsitrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM), Prof. Hikmahanto Juwana (Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia), dan Prof., Made Pasek Diantha (Guru Besar Hukum Internasional Universitas Udayana). Webinar ini relatif ramai penggemar, mengingat diikuti oleh sekitar 502 orang peserta sebagai disampaikan oleh Bapak Dr. Putu Gede Arya Sumerthayasa (Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana), ketika memberikan sambutan dan sekaligus membuka webinar secara resmi pada pukul 11.09 Wita. Peserta webinar pun terdiri dari berbagai unsur, meliputi: akademisi, praktisi, mahasiswa, dan umum.

Selaku pemateri utama, Bapak Cahyo Rahadian Muzhar dalam materinya yang berjudul “Kewenangan Kementerian Hukum dan HAM sebagai Otoritas Pusat Penanganan MLA” menjelaskan tentang dasar hukum MLA, ruang lingkup MLA, dan flowchart MLA saat Indonesia sebagai Negara Peminta (Outgoing Request) maupun Indonesia sebagai Negara Diminta (Incoming Request). Dilanjutkan oleh Prof. Hikmahanto Juwana yang membawakan materi dengan judul “Kewenangan Kemenkumham sebagai Central Authority Pelaksanaan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (MLA). Beliau fokus pada pembahasan mengenai polemik terkait kewenangan Central Authority MLA, apakah berada di Kemenkumham atau di Kejaksaan Agung? Namun beliau menyarankan agar dilakukan koordinasi (kajian) antara Kemenkumham dan Kejaksaan Agung serta Kemenkopolhukam guna mendapatkan kepastian hukum terkait instansi mana yang nantinya memiliki kewenangan Central Authority. Pemateri terkahir, yakni Prof. Made Pasek Diantha menyampaikan materi yang berjudul “MLA dalam Perspektif Hukum Pidana Transnasional”. Pada intinya beliau memberikan pemaparan tentang landasan doktrinal dan konseptual MLA; peranan MLA; mengenai Red Notice, Ekstradisi dan MLA; mengenai Difusi dan MLA; serta relevansi MLA bagi pemulihan aset. Di dalam kesimpulannya, beliau menyampaikan bahwa MLA membantu terwujudnya efektifitas penegakan hukum pidana nasional dan MLA mencegah terjadinya impunitas.

Berikut adalah materi (power point) dan link youtube yang ada pada Acara Webinar Kewenangan Kementerian Hukum dan HAM sebagai Central Authority Pelaksanaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (MLA) :

1. Kewenangan Kemenkumham sebagai Central Authority – as of 10 Aug 2020
2. MLA dalam Perspektif Hukum Pidana Transnasional
3. Kewenangan Central Authority
Link Youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=hMHfCCUTic4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *